Memasuki Tahap Akhir Seleksi CASN TA 2024,Ombudsman: Perlu Evaluasi Komprehensif

Meunan news id.JAKARTA – Ombudsman RI menerima ragam laporan dan konsultasi perihal dugaan 

maladministrasi mengenai pelaksanaan seleksi CASN TA 2024. Di ujung periode seleksi, 

Ombudsman memberikan catatan evaluatif untuk pemerintah dan panitia seleksi dalam 

rangka evaluasi dan perbaikan sistem rekrutmen/seleksi CASN.

Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, pemerintah terkesan kurang 

mengatensi masalah-masalah berulang pada titik-titik penting di tahap seleksi. 

“Misalnya pada 

tahap seleksi administrasi, masalah mispersepsi kualifikasi pendidikan dan formasi. Tahapan 

seleksi administrasi menjadi hal krusial karena menjadi pintu awal bagi peserta. 

Tidak selalu

letak masalahnya berasal dari peserta, namun terkait proses verifikasi dan validasi yang tidak 

memadai oleh pihak panitia seleksi.”, ucapnya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan pada 

Rabu (15/1/2025).

Pertama, Pemerintah wajib mengantisipasi masalah ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan

dalam beberapa formasi agar tidak menimbulkan potensi multitafsir oleh pelamar dan pansel. 

“Pemerintah lewat Panselnas harus memastikan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan telah 

disampaikan secara terperinci dan spesifik, termasuk kode program studi sesuai Kepdirjend

Dikti Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Pogram Studi Pada Jenis Pendidikan Akademik 

dan Pendidikan Profesi”, terangnya.

Kedua, Ombudsman meminta KemenPAN-RB agar menyusun kebijakan mekanisme 

transparansi pelaksanaan tes SKB khususnya seleksi kompetensi bidang non-CAT 

(wawancara, psikotes, dan tes kesehatan). 

Menurut Robert, pemerintah saat ini cenderung 

abai terhadap asas keterbukaan dan akuntabilitas pada tahapan pelaksanaan tes SKB.

Ketiga, pemerintah wajib meningkatkan pengawasan untuk memastikan seleksi CASN bebas 

dari intervensi dari pihak tertentu. 

“Kami melihat masih ada indikasi campur tangan pihak lain 

dalam seleksi CASN 2024. Hal ini berpotensi terjadinya maladministrasi yang tentunya

menimbulkan kerugian baik materil maupun non-materil bagi banyak pihak dan menciderai 

rasa keadilan.”, tegas Robert.

Keempat, pada akhirnya, Seleksi CASN harus bebas maladministrasi dan terlaksana sesuai 

dengan tata kelola seleksi yang akuntabel. Ombudsman meminta kepada pemerintah atau 

pansel melakukan evaluasi menyeluruh bagi perbaikan sistem rekrutmen dari tahap 

administrasi hingga penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), melakukan penegakan hukum 

dan pemberian sanksi secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi parah pihak 

yang melanggar.

Selain itu, Ombudsman RI menghimbau masyarakat untuk aktif menyampaikan 

pengaduan/laporan jika mengalami atau menyaksikan tindakan maladministrasi pada 

pelaksanaan seleksi CASN TA 2024 melalui berbagai kanal resmi Ombudsman yang tersedia

di pusat dan kantor-kantor perwakilan di 34 propinsi.